Banda Aceh - Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menyoroti kebijakan mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan Gubernur Za...
Banda Aceh - Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menyoroti kebijakan mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah. Dia menilai, mutasi tersebut akan berdampak kontraproduktif terhadap sistim perencanaan pembangunan Aceh tahun 2016 mendatang.
"Sungguh di luar dugaan. Di situasi seperti sekarang gubernur malah berani melakukan mutasi. Ini konyol dan pantas diindikasikan sebagai kebijakan "pungo"," ujar Iskandar, melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Senin, 16 November 2015, malam.
Menurut dia, hingga Desember mendatang Pemerintah Aceh sudah harus menyiapkan dokumen KUA/PPAS untuk pembahasan bersama DPRA. Untuk itu, kata Iskandar, dibutuhkan tim dan manajemen solid agar menghasilkan rumusan rencana kerja jitu bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Padahal sudah sejak lama desakan mutasi disuarakan. Tapi kenapa baru dilakukan di saat rawan seperti sekarang ini? Saya khawatir ini akan merusak perencanaan 2016," tegas Iskandar.
Menurut Iskandar, kebijakan mutasi mestinya dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak boleh secara asal-asalan. Apalagi jika mutasi yang terjadi justeru akan merusak tata kelola perencanaan pembangunan daerah ini. "Selama ini kan keseringan begitu. Mutasi dilakukan tidak berdasarkan evaluasi yang konfrehensif, sehingga perbaikan yang diharapkan justeru tidak terjadi," ujarnya.
Sementara terkait komposisi pejabat baru yang dilantik, Iskandar mengaku tidak mengetahui jejak rekam prestasinya masing-masing. "Saya tidak lihat ada sosok yang berbobot. Lucunya lagi, ada pejabat yang banyak 'cacat' malah dipertahankan. Bahkan ada yang dipromosikan pada jabatan baru," kata Iskandar.[]
COMMENTS